deadlinenews.co/, SENDAWAR – Ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), mulai dari jenjang SD hingga SMP, sepakat melakukan aksi mogok kerja pada Kamis (18/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas ketidakjelasan pemenuhan tuntutan mereka terkait penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan ASN struktural.
Dilansir dari RRI Kaltim, aksi mogok ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Theo Trinita, yang juga merupakan guru SMP Negeri V Eheng. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh setelah berbagai upaya dialog dengan pemerintah daerah tidak membuahkan hasil. Mulai dari audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rapat dengar pendapat bersama DPRD, hingga pertemuan dengan bupati, seluruhnya berakhir tanpa kepastian.
“Ini langkah terakhir kami, karena sebelumnya sudah melakukan audiensi, RDP, bahkan bertemu bapak bupati. Bupati sudah mengiakan akan mengembalikan TPP kami, tapi kenyataannya sampai detik ini tuntutan tidak terealisasi,” ujar Theo, Rabu (17/9/2025).
“Dari dulu TPP guru tidak pernah sama dengan struktural yang segolongan. Kami hanya terima Rp3,5 juta, sementara mereka Rp7 juta lebih. Setelah pemotongan, struktural masih Rp6 juta, kami cuma Rp2,5 juta, dipotong pajak dan BPJS, bersihnya hanya Rp2,3 juta,” jelas Theo.
Theo menegaskan, aksi mogok ini bukan pilihan yang diinginkan para guru karena mereka sadar dampaknya bagi siswa. Namun, menurutnya, langkah ini terpaksa diambil karena janji pemerintah tak kunjung diwujudkan.
“Kami tidak mau hanya diberi janji. Karena itu kami mogok kerja sampai tuntutan kami benar-benar direalisasikan,” tegasnya.
Para guru mendesak agar TPP mereka dikembalikan minimal Rp3,5 juta dalam APBD Perubahan 2025. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah. Theo juga menyebut adanya intimidasi yang dialami para guru, bahkan dari organisasi yang seharusnya menaungi mereka.
“Kami bahkan mendapat banyak intimidasi, termasuk dari organisasi yang seharusnya menaungi kami. Karena itu kami memerdekakan diri melalui aksi ini,” ungkapnya.
Hingga kini, sekitar 90 sekolah dengan ratusan guru dipastikan ikut serta dalam aksi mogok kerja tersebut. Aksi akan terus berlanjut sampai pemerintah daerah memberikan kepastian terkait tuntutan mereka.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kutai Barat, Bandarsyah, mengakui bahwa kesejahteraan guru merupakan isu penting. Ia berharap mogok kerja tidak berlangsung lama karena siswa yang akan paling dirugikan.
“Kami memahami keresahan teman-teman guru. Pemerintah juga ingin memberikan penghargaan yang layak sesuai pengabdian mereka. Namun, sebagai ASN tentu kita juga punya keterikatan aturan,” katanya.
Bandarsyah menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji penyetaraan TPP secara ilmiah dengan melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI agar solusi yang dihasilkan adil dan mampu mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi.
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya