deadlinenews.co/, PENAJAM – Belanja negara IKN (1) kembali menunjukkan progres signifikan setelah Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur melaporkan realisasi anggaran yang mencapai Rp11,38 triliun hingga pertengahan November 2025.
Dilansir dari Antara Kaltim, realisasi belanja negara IKN (2) tersebut setara 78,59 persen dari total pagu Rp14,48 triliun. Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, mengatakan penyerapan ini sudah berada dalam kategori baik melihat skala pembangunan yang sedang berlangsung.
Menurut laporan yang dilansir Antara, anggaran belanja negara IKN (3) digunakan untuk sejumlah kegiatan kunci, mulai dari peningkatan jalan permukiman, pembangunan gedung, penyediaan akses rumah layak huni, hingga pengembangan fasilitas air baku, air tanah, air minum, serta sanitasi layak.
Selain itu, realisasi anggaran ini juga mengalir ke operasional dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, pengendalian banjir, penanganan drainase, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, dan rehabilitasi hutan.
Sejak 2021, total alokasi APBN melalui DJPb Kaltim untuk pembangunan IKN telah menembus Rp100 triliun. Sementara pada 2025, pagu belanja negara IKN (4) yang mencapai Rp14,48 triliun turut mendanai sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, anggaran tersebut mencakup insentif guru, bantuan lembaga pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, BOP, BOS, dan renovasi gedung sekolah.
Pada sektor kesehatan, belanja negara IKN (5) dialokasikan untuk pengadaan alat laboratorium, program pangan aman, layanan pengendalian faktor risiko penyakit, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, hingga percepatan penanganan stunting di kawasan IKN.
Pagu tahun ini menjadi bagian dari total belanja negara untuk Kalimantan Timur yang mencapai Rp65,69 triliun. Dari belanja kementerian/lembaga (K/L), realisasi telah menyentuh Rp17,68 triliun atau 75,48 persen dari pagu Rp23,43 triliun. Tingkat serapan ini didorong optimalnya kinerja Satker Pembangunan IKN.
Sementara di sisi belanja transfer ke daerah (TKD), realisasi anggaran mencapai Rp32,21 triliun atau 76,21 persen dari pagu Rp42,26 triliun. Penyerapan ini dipengaruhi oleh penyaluran DBH dan DAU yang berjalan sesuai jadwal, sekaligus menopang percepatan pembangunan kawasan IKN.
