deadlinenews.co/, TENGGARONG – Setelah menggelar aksi damai gugah hati Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 8 Desember 2025 kemarin, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendapatkan angin segar. Pencairan Dana Desa (DD) yang ditahan Pemerintah Pusat akan segera dicairkan.
”Aksi damai diterima Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Merah Putih, menjanjikan akan mencairkan DD tertunda paling lambat 19 Desember nanti,” ucap Ketua Apdesi Kukar Yahya, yang juga Kades Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa 9 Desember 2025.
Yahya juga menegaskan penggunaan DD oleh Pemdes untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti honor penjaga makam, petugas Linmas serta penjaga masjid. ”Dipergunakan juga untuk penanganan stunting, pemberian makanan tambahan Balita, bangun jalan, hingga perbaikan Puskesmas,” tegasnya.
Jika ada anggapan disalahgunakan, ucap Yahya, sangat tidak mungkin karena laporan penggunaan ADD dan DD diaudit secara bertahap oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. ”Kalau ada salah penggunaan, pasti kami di desa sudah diperiksa,” ucapnya.
Terkait tuntutan, Apdesi masih komitmen meminta untuk dicabutnya PMK Nomor 81/2025 tentang pengalokasian dan penggunaan Dana Desa. “Semoga ini menjadi pertimbangan Presiden Prabowo. Kabarnya, ini akan dibahas Presiden setelah pulang dari Aceh,” ungkapnya.
Kepala Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Darat, Lilik Hendrawanto mengakui desanya juga alami penundaan pencairan DD tahap II. Namun, khusus untuk kegiatan Infrastruktur saja dengan nilai capai Rp 250 juta. ”Total nilai Dana Desa Kota Bangun III mencapai Rp 1,2 miliar,” ucapnya.
Dirinya merasa prihatin dengan kondisi desa yang lain yang sudah mengerjakan infrastruktur lebih dulu. ”Ternyata DD-nya kena pemangkasan,” sebutnya.
Terkait regulasi terbaru PMK Nomor 81 tahun 2025 yang mensyaratkan pencairan DD dibarengi dengan komitmen terhadap Koperasi Merah Putih (KMP), kata dia, desa-desa sebenarnya sudah siap. Seperti di Kota Bangun III sudah terbangun gerai KMP. ”Seharusnya, ketika sudah komitmen dengan KMP, jangan dilakukan pemangkasan DD di tahun depan,” jelasnya.(Andri)
