deadlinenews.co/, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat inflasi Kaltim secara year on year (y-on-y) pada Desember 2025 mencapai 2,68 persen. Angka tersebut didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada di level 109,80, menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dilansir dari Antara Kaltim, Kepala BPS Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyebutkan bahwa meski inflasi Kaltim mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, capaian tersebut masih berada dalam batas terkendali dan di bawah rata-rata inflasi nasional. Kondisi ini dinilai mencerminkan stabilitas ekonomi daerah yang relatif terjaga.
“Meski mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, angka ini dilaporkan masih terkendali dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional,” kata Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana.
Yusniar menjelaskan bahwa sepanjang 2025 terjadi percepatan laju inflasi. Sebagai perbandingan, inflasi Kaltim pada Desember 2024 tercatat hanya sebesar 1,47 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya dinamika harga yang lebih aktif di tengah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi regional.
“Kenaikan harga konsumen pada tahun 2025 ini relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara keseluruhan, capaian ini masih menunjukkan stabilitas ekonomi di wilayah Kaltim,” ujar Yusniar.
Menurutnya, kenaikan harga konsumen sepanjang tahun 2025 berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, BPS menilai inflasi Kaltim masih berada pada level yang wajar dan tidak mengganggu fundamental perekonomian Kalimantan Timur secara umum.
Berdasarkan wilayah pantauan IHK, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur tercatat mengalami inflasi tahunan. Kabupaten Berau mencatat inflasi Kaltim tertinggi dengan angka 2,82 persen. Posisi berikutnya ditempati Kota Balikpapan sebesar 2,71 persen, Kota Samarinda 2,70 persen, dan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi yang terendah dengan 2,08 persen.
Lebih lanjut, Yusniar mengungkapkan bahwa inflasi Kaltim dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar dengan lonjakan hingga 12,55 persen.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut memberikan andil signifikan terhadap inflasi Kaltim dengan kenaikan sebesar 4,72 persen. Kelompok pendidikan juga mengalami inflasi 2,80 persen, diikuti kelompok transportasi sebesar 1,79 persen serta penyediaan makanan dan restoran sebesar 1,68 persen.
Kelompok kesehatan serta rekreasi dan budaya juga mencatatkan kenaikan di kisaran 1,3 hingga 1,4 persen. Kenaikan pada berbagai sektor tersebut memperlihatkan tekanan harga yang cukup merata dan berkontribusi terhadap inflasi Kaltim secara keseluruhan.
Di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan membantu menahan laju inflasi Kaltim agar tidak meningkat lebih tajam. Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat turun 1,43 persen, sementara perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami penurunan 1,22 persen.
Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,32 persen. Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terkoreksi tipis sebesar 0,04 persen, memberikan efek penahan terhadap tekanan inflasi Kaltim.
Yusniar berharap data inflasi Kaltim ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pengawasan stok pangan dan kelancaran distribusi barang, khususnya di wilayah dengan inflasi tinggi seperti Berau, guna menjaga daya beli masyarakat memasuki awal tahun 2026.
