deadlinenews.co/, JAKARTA – Presiden Donald Trump baru saja mengeluarkan instruksi untuk Departemen Keuangan AS untuk menghentikan produksi koin penny baru, setelah menyoroti besarnya biaya produksi yang jauh lebih besar daripada nilai nominalnya. Keputusan ini diungkapkan melalui unggahan di platform Truth Social, di mana Trump menyatakan bahwa mencetak koin penny menghabiskan lebih dari 2 sen per koin. “Ini sangat boros!” tulisnya, dikutip dari laporan AP News pada Selasa (18/2/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya cepat pemerintahan Trump untuk melakukan perubahan besar melalui kebijakan eksekutif. Meskipun keputusan ini mengejutkan banyak pihak, Trump sendiri tidak pernah membahas penghapusan koin penny selama kampanye presiden sebelumnya.
Penghapusan penny bukanlah ide baru, melainkan gagasan yang pertama kali disorot oleh Departemen Efisiensi Pemerintah, yang dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk. Beberapa pekan lalu, Musk menanggapi masalah pemborosan biaya dalam produksi koin tersebut lewat media sosial, mengusulkan untuk menghentikan produksi penny demi penghematan anggaran pemerintah.
U.S. Mint, lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan AS yang bertanggung jawab atas produksi koin, mengungkapkan bahwa pada tahun fiskal 2024, pemerintah AS mengalami kerugian mencapai $85,3 juta (setara dengan Rp1,3 triliun) akibat produksi hampir 3,2 miliar penny. Setiap penny, yang bernilai hanya satu sen, ternyata memerlukan biaya produksi sebesar $0,037 (sekitar Rp648), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar $0,031 (Rp486).
Namun, bukan hanya penny yang menyebabkan kerugian. Koin nickel, yang bernilai lima sen, juga menambah kerugian dengan biaya produksi hampir mencapai $0,14 (Rp2.270) per koin.
Meski instruksi Presiden Trump sudah jelas, pertanyaan muncul mengenai apakah Trump memiliki wewenang untuk menghentikan produksi penny tanpa persetujuan Kongres. Spesifikasi mata uang, termasuk ukuran dan bahan logam koin, biasanya ditentukan oleh lembaga legislatif tersebut. Oleh karena itu, keputusan semacam ini dapat memerlukan persetujuan Kongres agar benar-benar dapat dilaksanakan.
Profesor ekonomi, Robert K. Triest, mengungkapkan kemungkinan bahwa Menteri Keuangan AS mungkin memiliki hak untuk menghentikan produksi penny secara sepihak, tanpa harus menunggu persetujuan Kongres. Di Kongres sendiri, berbagai proposal tentang penghapusan penny telah diajukan selama bertahun-tahun, namun belum ada keputusan yang pasti.
Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa menghapus penny dari peredaran akan menghemat biaya produksi dan mempercepat transaksi di kasir. Selain itu, mereka menilai bahwa kebijakan ini juga akan menyejajarkan AS dengan negara-negara lain yang telah menghapuskan koin satu sen dari sirkulasi mereka, seperti Kanada.
Namun, penghapusan penny juga memunculkan kekhawatiran di kalangan sebagian konsumen dan pihak-pihak tertentu. Salah satu kekhawatiran utama adalah adanya potensi kenaikan harga barang akibat kebijakan pembulatan harga ke lima sen terdekat. Para pengkritik khawatir bahwa pembulatan harga ini akan lebih sering mengarah pada pembulatan ke atas, yang berpotensi merugikan konsumen.
Berdasarkan sejarah, usulan penghapusan penny sering menemui jalan buntu di Kongres, karena adanya oposisi dari berbagai kalangan, termasuk yang khawatir terhadap dampak pembulatan harga. Dengan adanya kemungkinan bahwa keputusan ini memerlukan persetujuan legislatif, kebijakan ini dapat menemui hambatan besar.
Pemerintah Trump kini sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap ekonomi AS secara keseluruhan. Apakah langkah ini akan benar-benar mengurangi pemborosan atau justru menciptakan ketidakpastian di pasar? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
Di tengah polemik ini, perdebatan tentang kelayakan produksi penny terus berlanjut. Bagi masyarakat, satu hal yang pasti adalah bahwa kebijakan semacam ini akan berdampak pada kehidupan ekonomi sehari-hari. Sebagai negara dengan mata uang berbasis logam, perubahan yang melibatkan uang kertas atau logam selalu menjadi isu penting yang menarik perhatian publik.
Keputusan Presiden Trump ini mungkin hanya awal dari perubahan besar dalam sistem moneter AS, yang bisa memicu gelombang reformasi di sektor keuangan, atau mungkin justru menciptakan tantangan baru bagi perekonomian. Menarik untuk ditunggu, apakah kebijakan ini akan bertahan atau menjadi bagian dari perubahan jangka panjang yang lebih luas di pemerintahan Trump.
Dengan ini, berita tentang penghentian produksi penny oleh pemerintah Trump akan terus mengundang perhatian. Apakah ini akan menjadi langkah strategis untuk efisiensi atau malah menciptakan lebih banyak masalah ekonomi? Semua pihak masih menunggu hasil akhir dari kebijakan ini. Pemerintah AS, di bawah pimpinan Trump, sepertinya berkomitmen untuk mengguncang sistem yang ada demi efisiensi anggaran—namun, efek jangka panjangnya masih perlu diteliti lebih lanjut.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim