deadlinenews.co/, TENGGARONG – Tarik ulur pengesahan APBD Kukar tahun 2026 ditanggapi Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. ”Kan masih belum jelas angkanya, kami minta itu dulu ke Pemkab,” sebut Ketua Ahmad Yani, kemarin.
Yani mengurai, angka yang disampaikan Pemkab di kisaran Rp 6,5 triliun hingga Rp 7,3 triliun. Bahkan, bisa kurang dari angka tersebut. ”Sedangkan kami lakukan komunikasi ke Kemenkeu RI, potensi pendapatan kita bisa diangka Rp 8-9 triliun,” tegas Yani.
Besaran angka riilnya, tambah Yani, akan memengaruhi terhadap perencanaan program pembangunan yang ingin dijalankan. Jika angka riil diketahui, maka Pemkab akan lebih mudah menyusun program kegiatan.
”Kalau programnya ada tapi uangnya tidak ada juga percuma. Kalau uangnya ada programnya tidak ada, maka akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa),” sebut Yani.
Dia optimistis APBD 2026 bisa disahkan secara bersama-sama, mengingat tahapan dan pembahasan sudah berjalan hampir 3 bulan. ”Target bulan ini juga sudah bisa disahkan,” ucapnya.
Yani meminta kepada Pemkab Kukar untuk segera menyampaikan nota keuangan APBD 2026 secepatnya ke DPRD agar dapat diketahui arah kebijakan pembangunan serta prioritas perencanaan. ”Kita butuh nota keuangan yang transparan sehingga lebih terukur anggaran yang direncanakan,” pintanya.(ADV91/Andri)
