deadlinenews.co/, SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyoroti masalah pasca tambang PT. Klatim Prima Coal (KPC) pada lubang bekas tambang tersebut. Ia menilai kebijakan pasca tambang KPC tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan justru meninggalkan beban baru bagi daerah.
Menurut laporan yang dilansir Antara Kaltim, Ardiansyah menyampaikan kekecewaannya saat melihat area bekas operasi pasca tambang KPC yang terbentang luas namun tidak memberikan nilai tambah bagi warga Sangatta dan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa pasca tambang KPC seharusnya dikelola dengan konsep keberlanjutan agar mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi baru.
Bupati Kutim menilai keberadaan lubang-lubang bekas tambang sebagai bukti belum efektifnya penerapan prinsip pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu perusahaan terbesar di wilayah tersebut, sehingga tanggung jawab pembangunan berkelanjutan tak bisa diabaikan dalam seluruh tahapan pasca tambang KPC.
Ardiansyah menjelaskan bahwa sejumlah lahan pasca tambang KPC saat ini justru ditanami kelapa sawit, namun pengelolaannya tidak memberikan efek ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Padahal, menurutnya, lahan eks tambang bisa dikembangkan menjadi berbagai sektor produktif jika perusahaan dan pemerintah saling bersinergi.
Ia menegaskan Pemkab Kutim membuka ruang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berdiskusi dan menjalin kolaborasi. Pemerintah daerah siap memaksimalkan pemanfaatan lahan pasca tambang KPC melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang lebih konkret.
Menurut Ardiansyah, tanpa perencanaan jangka panjang, daerah sekitar tambang berpotensi menghadapi stagnasi ekonomi. Karena itu, ia mendesak PT KPC mencari langkah nyata dan terstruktur agar lahan pasca tambang KPC menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi baru yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pasca tambang KPC. Infrastruktur, pemulihan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi wajib dirancang sejak fase operasi, bukan hanya setelah kegiatan tambang berhenti.
“Saya kecewa melihat lahan-lahan eks tambang KPC yang begitu luas, tetapi tidak memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dikelola dengan benar, lahan itu bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi warga,” katanya.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya penerapan konsep ESG dalam pengelolaan pasca tambang KPC, bukan sekadar komitmen di atas kertas. “Tambang harus menyisakan kehidupan, bukan lubang. Karena itu konsep ESG (Environment, Social, Governance) harus diterapkan nyata di lapangan,” ujarnya.
