deadlinenews.co/, UJOH BILANG – Dorongan terhadap percepatan jalan perbatasan Mahulu kembali disuarakan Wakil Ketua I DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Desiderius Dalung Lasah. Ia meminta agar pembangunan infrastruktur utama di wilayah perbatasan segera direalisasikan mengingat proyek tersebut merupakan prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara BBPJN Kaltim, Pemerintah Daerah, dan DPRD menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang melintasi Kecamatan Tering hingga Long Pahangai.
Dilansir dari RRI Kaltim, untuk tahun anggaran 2025 terdapat tiga ruas utama di kawasan Tering 6, 7, dan 8 yang masuk prioritas pelaksanaan. Dua ruas sudah berkontrak, sementara satu ruas lain masih berada dalam tahap pemeliharaan akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini membuat percepatan jalan perbatasan Mahulu menghadapi sejumlah tantangan teknis.
Desiderius menjelaskan bahwa ruas Tering 8 terbagi menjadi dua segmen. Segmen pertama, dari Jembatan Sungai Nyaring hingga Jembatan Betuan sebelah ilir, telah berkontrak dan siap dikerjakan.
“Untuk ruas Tering 8 terbagi dua segmen. Segmen pertama dari Jembatan Sungai Nyaring hingga Jembatan Betuan sebelah ilir sudah berkontrak,” ujar Desi.
Segmen kedua, dari Jembatan Betuan sebelah ulu hingga Jembatan Kayu sebelum simpang RTC sepanjang sekitar 13 kilometer, belum dapat dibangun tahun ini karena terkendala dana. Namun pemeliharaan rutin tetap berlangsung. Ruas lanjutan dari Jembatan sebelum simpang RTC hingga Jembatan Bengeh juga masuk dalam kontrak pekerjaan, yang menjadi bagian penting proses percepatan jalan perbatasan Mahulu.
Sementara itu, ruas dari Sungai Bengeh hingga ujung aspal Long Gelwang—bagian dari Tering 7 dan 6—akan dikerjakan bertahap sesuai alokasi anggaran. Pada ruas-ruas tersebut, pemerintah juga merencanakan pembangunan sejumlah jembatan permanen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Desiderius menegaskan bahwa pengawasan terhadap percepatan jalan perbatasan Mahulu dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh tahap segera terealisasi.
Selain kawasan Tering, DPRD Mahulu turut menyoroti pembangunan ruas Long Bagun–Long Pahangai–Long Boh serta segmen Sungai Palu–Danum Biang–Long Pahangai–Long Boh. Pembangunan ini dirancang menggunakan skema pinjaman luar negeri (loan), termasuk ruas Long Pahangai–Tiong Ohang yang akan masuk program pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 76,65 kilometer. Semua ini menjadi bagian dari misi percepatan jalan perbatasan Mahulu yang diharapkan memecah isolasi wilayah paling hulu.
Desi menekankan bahwa penyelesaian persoalan RTRW dan pembebasan kawasan hutan sangat krusial karena sekitar 90 persen wilayah Mahulu berstatus kawasan hutan.
“Kami khawatir hal ini akan menjadi masalah ketika ada pembangunan dari pusat. Karena itu kami usulkan agar setiap proyek di Mahulu sekaligus diurus pembebasan lahannya,” tegasnya.
Koordinasi antara Pemkab Mahulu dan Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai penting agar batas wilayah Area Penggunaan Lain (APL), kawasan hutan, dan konsesi dapat diperjelas. Hal ini menjadi syarat utama kelancaran percepatan jalan perbatasan Mahulu, sehingga pembangunan tidak terhambat masalah lahan. DPRD, menurut Desiderius, siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kejelasan wilayah Mahakam Ulu.
Berdasarkan dokumen Program Jalan dan Jembatan Kabupaten Mahulu TA 2025–2026 milik BBPJN Kaltim, ruas-ruas jalan perbatasan di Mahulu merupakan bagian dari jaringan jalan nasional paralel perbatasan sepanjang 223,89 kilometer. Tingkat kemantapan jaringan jalan nasional di Kalimantan Timur telah mencapai 89 persen, dan Mahulu menjadi salah satu titik penting percepatan. Sejumlah pembangunan jembatan strategis juga direncanakan melalui skema loan periode 2026–2028 untuk mendukung percepatan jalan perbatasan Mahulu secara menyeluruh.
