deadlinenews.co/, SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim) meminta seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk secara rutin memperbarui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Langkah ini dinilai krusial agar penyaluran bantuan kepada siswa dapat berjalan akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Dilansir dari Antara Kaltim, Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menyampaikan bahwa masih adanya siswa yang belum menerima bantuan umumnya disebabkan oleh data yang belum terinput atau belum diperbarui dalam sistem Dapodik oleh operator sekolah.
“Jika masih ada siswa yang belum menerima bantuan, kemungkinan besar karena datanya belum terdata di Dapodik oleh operator sekolah,” kata Mulyono.
Mulyono menjelaskan, saat ini terdapat banyak program bantuan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Seluruh program tersebut menjadikan Dapodik sebagai acuan utama dalam menentukan penerima bantuan siswa di Kutai Timur.
Ia menegaskan bahwa ketepatan dan kelengkapan data dalam Dapodik sangat berpengaruh terhadap hak peserta didik. Tanpa data yang valid, bantuan berpotensi tidak tersalurkan meskipun siswa tersebut sebenarnya memenuhi kriteria penerima.
Bantuan yang disalurkan melalui Disdikbud Kutim mencakup berbagai kebutuhan dasar pendidikan, mulai dari seragam sekolah, sepatu, buku pelajaran, hingga alat tulis. Seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi siswa sekolah negeri dan swasta sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kelangsungan pendidikan.
Menurut Mulyono, Dapodik bukan sekadar sistem pendataan administratif, melainkan fondasi utama kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah diwajibkan memastikan data siswa selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia mengingatkan pihak sekolah agar tidak menganggap remeh proses administrasi, khususnya terkait Dapodik. Kesalahan atau kelalaian dalam penginputan data dapat berdampak langsung pada hilangnya hak siswa untuk memperoleh bantuan pendidikan.
“Kami minta operator sekolah rutin melakukan pembaruan data, jangan sampai anak-anak kehilangan haknya hanya karena persoalan input data,” tegasnya.
Disdikbud Kutim juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pendataan Dapodik di seluruh satuan pendidikan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada siswa yang terlewat dari program bantuan akibat data yang tidak sinkron.
Dengan sistem pendataan yang tertib dan objektif melalui Dapodik, pemerintah daerah dinilai akan lebih mudah menyalurkan bantuan secara merata. Selain itu, proses perencanaan dan pengawasan program pendidikan juga dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Saat ini banyak program bantuan untuk para siswa di Kutim, jadi jangan sampai lagi ada siswa yang tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Mulyono menambahkan, saat ini jumlah program bantuan bagi siswa di Kutai Timur cukup banyak. Oleh sebab itu, pembaruan Dapodik harus menjadi perhatian utama seluruh sekolah agar tidak ada lagi siswa yang kehilangan haknya.
Melalui pendataan yang valid dan berkelanjutan, Disdikbud Kutim berharap seluruh siswa di wilayah tersebut dapat memperoleh perlengkapan belajar yang layak. Dengan demikian, tidak ada anak yang tertinggal dalam proses pendidikan hanya karena persoalan data.
