DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Di tengah wacana pengembangan Kampung Nelayan di Berau, nama Talisayan justru tak terdengar dalam daftar usulan. Kondisi ini menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, yang menilai ada ketimpangan arah kebijakan dalam penetapan lokasi program strategis tersebut.
Waris mempertanyakan mengapa usulan hanya mengerucut pada Biduk-Biduk dan Buyung-Buyung, sementara Talisayan yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang ikan terbesar di Berau justru tidak masuk prioritas.
“Kalau bicara produksi dan jumlah nelayan, Talisayan itu bukan kecil. Bahkan ikan-ikan besar di Berau banyaknya dari sana. Kenapa malah hilang dari usulan?” ungkapnya.
Menurutnya, program Kampung Nelayan bukan sekadar label. Jika benar nantinya ditetapkan pemerintah pusat dan mendapat dukungan fasilitas seperti dermaga, cold storage, hingga rumah nelayan, maka dampaknya akan sangat besar bagi penguatan ekonomi pesisir.
“Karena itu, penetapannya harus berbasis data dan potensi riil, bukan sekadar wacana,” tuturnya.
Ia juga menyoroti ancaman yang kini dihadapi nelayan lokal. Perairan Talisayan, kata dia, mulai dipadati nelayan dari luar daerah. Tanpa dukungan alat tangkap dan mesin yang memadai, nelayan Berau dikhawatirkan akan kalah bersaing di laut sendiri.
“Jangan sampai produksi ikan kita turun karena nelayan lokal tidak kita bantu, sementara yang menikmati hasilnya justru orang luar,” ujarnya.
Waris turut mengkritisi alasan kewenangan yang kerap menjadi dalih tidak diberikannya bantuan. Meski urusan kelautan berada di bawah provinsi, ia menilai pemerintah kabupaten tetap memiliki ruang melalui skema hibah.
“Kalau soal kewenangan, hibah itu fleksibel. Nelayan itu masyarakat Berau. Sama seperti siswa SMA yang kita bantu beasiswanya,” katanya.
Waris menegaskan, persoalan ini bukan semata administrasi, melainkan soal keberpihakan. Ia meminta Dinas Perikanan Berau dan pemerintah daerah meninjau ulang arah kebijakan agar tidak terkesan mengabaikan potensi dan kebutuhan nelayan Talisayan.
“Kalau kita serius ingin memperkuat sektor perikanan, maka kebijakan harus adil dan berpihak,” pungkasnya. (Adv23)
