deadlinenews.co/, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan menutup berbagai area tambang ilegal Kaltim yang selama bertahun-tahun beroperasi tanpa izin dan menyebabkan kerusakan ekologis. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa penertiban tersebut menjadi pekerjaan mendesak karena aktivitas ilegal telah berdampak langsung pada penggundulan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup di wilayahnya.
Dilansir dari Antara Kaltim, Gubernur Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah kini memprioritaskan penghentian tambang ilegal Kaltim demi memulihkan kawasan hutan yang terus mengalami tekanan. Langkah ini dinilai penting untuk menghentikan praktik ekstraktif yang tidak bertanggung jawab dan sering luput dari pengawasan.
Upaya penegakan hukum ini juga dibarengi dengan penguatan regulasi bagi perusahaan yang memegang izin resmi. Rudy menyoroti bahwa perusahaan yang beroperasi secara legal wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai ketentuan Undang-Undang. Ia menilai bahwa penerapan kewajiban tersebut sebelumnya tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan pertambangan serta tata kelola lingkungan.
Selain memberantas tambang ilegal Kaltim, Rudy memastikan bahwa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan TJSL dengan lebih serius. Pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme yang lebih ketat terkait pengelolaan dana TJSL, terutama di daerah yang menjadi lokasi operasi tambang.
Penataan kembali kawasan pertambangan ini dianggap sebagai langkah penting setelah industri ekstraktif selama puluhan tahun berkontribusi terhadap penggundulan wilayah hutan Kaltim. Pemerintah menilai bahwa penghentian tambang ilegal Kaltim harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola perusahaan yang beroperasi secara resmi.
“Izinkan kami bekerja untuk terus serius membenahi tata kelola lingkungan Kaltim,” kata Gubernur Rudy Mas’ud.
Sebagai bentuk transparansi, pemerintah juga merilis video laporan pelaksanaan TJSL yang dapat diakses masyarakat. Rudy mengimbau publik untuk meninjau video tersebut agar memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai perkembangan kinerja pemerintah dalam memastikan kewajiban perusahaan berjalan sesuai aturan.
