deadlinenews.co/, TENGGARONG – Anggota DPRD Kukar daerah pemilihan (Dapil) 5 meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan dan Samboja Barat angkat bicara soal utang Pemkab Kukar ke pihak ketiga yang sudah mengerjakan proyek 100 persen pada tahun anggaran 2025.
“Kami sayangkan hal ini terus terjadi,” keluh Hamdiyah, legislator dari partai Nasdem, Rabu 31 Desember 2025.
Hamdiyah menyebut, jika utang Pemkab dibayarkan, maka dampaknya akan terasa pada perekonomian daerah. Ia mencontohkan, proyek di dapilnya dikerjakan oleh kotraktor dan pekerja lokal. “Jika dibayarkan, perekonomian di kecamatan semakin bergeliat,” jelasnya.
Ia mengaku mendapatkan laporan dari kontraktor lokal yang mengerjakan kegiatan di tiga kecamatan, sebagian besar belum dibayarkan. “Saya tidak ketahui secara pasti, berapa besaran utang Pemkab ke kontraktor. Hampir rata-rata belum dibayarkan,” jelasnya.
Ketua DPRD Kukar yang juga berasal dari dapil 5 Ahmad Yani mengatakan sudah memprediksi hal ini sejak jauh hari, sebelum pengesahaan APBD 2025. “Saya sarankan jangan pakai proyeksi pendapatan, tapi pakai kemampuan riil yang biasa dialami Kukar,” jelasnya.
Yani mencontohkan, jika kemampuan daerah biasa menerima per tahun Rp 10 triliun, jangan diproyeksikan hingga Rp 11 triliun. Itu sebagai antisipasi bahwa pemerintah pusat tidak penuh mentransfer uang ke daerah. “Jika tidak terbayarkan, maka akan membebani APBD 2026, ini harus dicarikan solusi. Kami akan gelar rapat bersama kepala daerah pada 5 Januari 2026 nanti,” pungkasnya.(Andri)
