deadlinenews.co/, SAMARINDA – Anggota Komisi lV DPRD Kaltim Fadly Imawan mengatakan program Pendidikan Gratispol bagi warga Kaltim belum berjalan secara maksimal. Itu karena anggaran pembiayaan program Gratispol masih bersumber dari APBD tahun sebelumnya.
“Untuk tahun ini masih terbatas, namun pada tahun 2026 nanti direncanakan akan ter-cover seluruhnya dengan alokasi anggaran lebih,” jelasnya.
Fadly juga mengatakan, terkait bantuan pendidikan di sekolah swasta tingkat SMA/SMK di Kaltim, belum bisa berjalan secara optimal. “Karena ada keterbatasan anggaran sehingga baru bisa diberikan sebatas subsidi pendidikan,”ungkapnya.
Kendati demikian, Fadly mengatakan pemerintah tetap berupaya agar program ini berjalan secara maksimal meskipun dengan dana terbatas. Pihaknya juga sudah memberikan keterangan kepada sekolah swasta agar tetap diperbolehkan menarik iuran dengan batas tertentu demi keberlangsungan operasional pendidikan kedepannya.
“Boleh diambil iuran dari siswa, yang awalnya Rp 300 ribu, pemerintah mampu subsidi Rp150 ribu, seperti itu skemanya,” jelasnya.
Ia berharap insan pendidikan bisa memahami kondisi pemerintahan saat ini. Dengan sinergi dan kerja sama seluruh stakeholder, maka program Gratispol di Kaltim bakal berjalan sukses. “Semoga dengan adanya kerja sama antarstakeholder, Gratispol bisa berjalan maksimal,”pungkasnya.
SERAGAM GRATIS UNTUK SEKOLAH SWASTA
Ketua Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim H Baba mengakui soal keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada distribusi seragam gratis untuk sekolah swasta di Kaltim. Program ini masih berproses dan tidak semudah membalik telapak tangan. “Baju perlu diukur, perlu dijahit. Ini masih dalam proses,” ungkapnya.
Dia menargetkan seragam gratis untuk SMK/SMA swasta di Kaltim akan terealisasi pada akhir tahun. Pemerintah juga sudah berkordinasi kepada sekolah-sekolah swasta agar tidak memberatkan orang tua murid terkait beban pembiayaan seragam.
“Kita dari komisi lV berharap digratiskan, sesuai apa yang ada di sekolah negeri. Mudah-mudahan keuangan bisa mencukupi,” jelasnya.
Kata dia, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menanggung semua biaya pendidikan untuk para pelajar.
“Pemerintah akan terus berupaya dalam memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah swasta agar mengurangi beban orang tua siswa,” pungkasnya. (msd)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
