deadlinenews.co/, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan daerah dalam mengelola ekosistem pesisir secara berkelanjutan melalui pengembangan proyek karbon biru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kaltim menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong potensi ekonomi berkelanjutan dari sektor pesisir dan laut.
Dilansir dari Antara Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) terus memperkuat kesiapan teknis dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan melalui proyek karbon biru. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru berbasis konservasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa wilayah pesisir dan laut di Kaltim, terutama Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS), merupakan aset luar biasa yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi.
“Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kalimantan Timur, terutama KKP3K KDPS, adalah aset luar biasa, bukan hanya kebanggaan masyarakat Berau, tetapi juga simbol komitmen Pemprov Kalimantan Timur dalam menjaga kekayaan alamnya,” terang Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis (9/10/2025).
Upaya tersebut diperkuat melalui Pelatihan Teknis Kredit Karbon Biru dan Prinsip Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang berlangsung di Samarinda pada 7–9 Oktober 2025. Pelatihan ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman teknis tentang perdagangan karbon biru serta mekanisme pendanaan berkelanjutan.
Sri Wahyuni menambahkan, pengalaman Kaltim dalam program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menjadi bekal berharga untuk mengembangkan skema pendanaan baru, termasuk retribusi layanan dan perdagangan karbon biru.
“Pengalaman dari program FCPF memberikan fondasi kuat bagi Kaltim untuk mengembangkan perdagangan karbon biru yang transparan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim, Irhan Hukmaidy, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengakselerasi implementasi proyek karbon biru di daerah.
“Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan pengelolaan pesisir Kaltim, untuk memastikan setiap unsur di daerah memahami konsep dan mekanisme karbon biru secara utuh,” ungkapnya.
Materi pelatihan mencakup berbagai topik strategis, mulai dari kebijakan perubahan iklim, metodologi penghitungan stok karbon di ekosistem mangrove dan lamun, hingga mekanisme pasar karbon global. Irhan menjelaskan, Kawasan KKP3K KDPS di Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Dengan luas lebih dari 285.000 hektare, kawasan ini menyimpan potensi besar dalam pengembangan proyek karbon biru. Studi awal menunjukkan, wilayah tersebut memiliki sekitar 12.000 hektare mangrove dan hampir 2.000 hektare lamun yang mampu menyerap lebih dari 69 ribu ton karbon dioksida ekuivalen per tahun.
Potensi itu diperkirakan bernilai ekonomi hingga 317.000 dolar AS per tahun. Namun, Irhan mengingatkan, ekosistem tersebut menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan untuk tambak, pariwisata yang tidak berkelanjutan, serta pencemaran lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menegaskan pentingnya literasi karbon biru di tingkat daerah untuk memastikan setiap proyek yang dikembangkan kredibel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita sedang membangun sistem yang memastikan bahwa setiap ton karbon yang terserap mencerminkan konservasi yang nyata, perlindungan pesisir, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegas Nirwan.
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
