deadlinenews.co/, TENGGARONG – Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) mendukung program strategis nasional 3 juta rumah. Program ini memfokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa miliki rumah hunian yang layak.
Pemerintah pusat, sebut Kabid Sertifikasi Klasifikasi Kualifikasi dan Registrasi Disperkim Kukar, Darma Gumawang, mendorong pemerintah daerah aktif melalui penyediaan lahan, kemudahan perizinan dan pengawasan pembangunan.
Pertumbuhan penduduk beriringan dengan kebutuhan rumah. Kolaborasi dengan para pengembang sangat penting untuk mempercepat realisasi perumahan. “Makanya kita undang perwakilan 20 Pemerintah Kecamatan se-Kukar dalam rangkaian sosialisasi dan koordinasi persiapan wujudkan perumahan rakyat,” ucap Darma, Selasa 25 November 2025 sore.
Strategi pelaksanaan pembangunan di Kukar adalah pemetaan kebutuhan hunian berbasis data per kecamatan. Kemudian, penyederhanaan proses perizinan melalui layanan digital perumahan, penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih listrik dan lingkungan serta drainasenya.
“Yang menjadi tantangan, keterbatasan lahan ideal sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat, adanya ketimpangan data antara pengembang dan pemerintah serta kondisi lapangan,” ujarnya.
Rencana aksi yang dilakukan mulai dari mengoptimalisasi sistem informasi perumahan, memperkuat standarisasi verifikasi teknis serah terima PSU. Bukan hanya pembangunan fisik perumahan, akan tetapi kualitas lingkungan turut diperhatikan.
“Kita punya aksi perubahan, dengan kendali peran melalui koordinasi lintas instansi untuk pengembangan perumahan yang terpercaya dan taat aturan,” pungkasnya.
Mewakili Kecamatan Muara Jawa, Dina mengatakan, sebelum dilakukan pembangunan perumahan, pemerintah harus memperjelas apakah perumahan untuk kelompok atau perorangan. “”Lalu cara kepemilikannya seperti apa, beli atau sewa, serta ukuran yang layak huni seperti apa? Apalagi daerah kami masuk wilayah Otoritas Ibu Kota Nusantara(IKN) Kaltim, nanti bakal lepas dari Kukar,” ujarnya.(Andri)
