deadlinenews.co/, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperkuat sistem peringatan dini banjir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir besar yang kerap mengancam wilayah tersebut.
Dilansir dari Antara Kaltim, pemerintah daerah menilai bahwa penguatan sistem peringatan dini banjir menjadi kebutuhan mendesak, mengingat curah hujan tinggi di wilayah hulu Sungai Mahakam dapat memicu kenaikan permukaan air secara tiba-tiba.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, mengingatkan bahwa banjir besar yang terjadi pada Mei 2024 menjadi momentum penting untuk memperbaiki kesiapsiagaan daerah. “Peristiwa banjir besar pada Mei 2024 lalu harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh pihak. Banjir akibat sungai meluap setelah hujan lebat ini memang peristiwa alam, namun peringatan dini harus dilakukan untuk meminimalisir dampak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peristiwa banjir tersebut bukan hanya catatan masa lalu, tetapi tanda bahwa Mahulu harus memperkuat sistem peringatan dini banjir berbasis data ilmiah. Risiko tinggi di wilayah hulu membuat masyarakat dan pemerintah perlu memahami pola air, alur sungai, serta potensi ancaman di musim hujan.
Pada banjir tahun 2024, air pertama kali melanda Kecamatan Long Apari, wilayah yang berada di hulu Sungai Mahakam, sebelum merambat ke empat kecamatan lainnya pada 14–15 Mei. Hampir 70 persen wilayah Mahulu terdampak, memperlihatkan betapa krusialnya sistem peringatan dini banjir yang mampu memperingatkan warga sejak dini.
Stephanus menambahkan bahwa perencanaan pengurangan risiko harus dilakukan secara terukur, terencana, dan didukung basis data yang kuat. Karena itu, pemerintah telah menyusun kajian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui kolaborasi BPBD Mahulu dengan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Dokumen tersebut menjadi peta jalan kebencanaan yang menekankan pentingnya sistem peringatan dini banjir dalam lima tahun mendatang.
Ia memberikan apresiasi kepada tim ITN Malang yang telah menyelesaikan dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai panduan utama bagi seluruh perangkat daerah. Dokumen RPB mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons cepat di tingkat kampung dan komunitas, termasuk peningkatan sistem peringatan dini banjir berbasis informasi lapangan.
Selain itu, koordinasi lintas daerah juga ditekankan, terutama dengan Kabupaten Kutai Barat yang berada di hilir. Pertukaran data tinggi muka air dan informasi dini dianggap vital agar wilayah hilir dapat meningkatkan kewaspadaan. Sistem yang terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini banjir secara regional.
Stephanus menegaskan pentingnya percepatan integrasi dokumen tersebut. “Perangkat daerah hendaknya segera menindaklanjuti dokumen RPB secara administratif dan regulatif. RPB ini harus segera disosialisasikan dan diintegrasikan ke dalam RPJM di kampung-kampung untuk pengurangan risiko bencana,” katanya.
