Anggaran Menyusut, Thamrin Minta Infrastruktur di Talisayan Jangan Diabaikan

Anggaran Menyusut, Thamrin Minta Infrastruktur di Talisayan Jangan Diabaikan
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Talisayan. (Foto: Riska)

DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menyampaikan dari 502 usulan pembangunan yang diajukan 10 kampung di Kecamatan Talisayan, hanya sekitar 20 kegiatan yang tersisa setelah proses rasionalisasi anggaran. Ia meminta para kepala kampung memahami kondisi tersebut sebagai dampak langsung pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, situasi ini bukan semata kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan, dalam dua periode pemerintahan terakhir, pemangkasan dana transfer ke daerah memang terjadi. “Ini realitas yang harus kita pahami bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan, kebijakan pusat berimbas pada ruang fiskal daerah. Akibatnya, banyak usulan kampung yang terpaksa dipangkas. “Dari 502 usulan jadi rata-rata hanya dua per kampung, tinggal sekitar 20 kegiatan. Ini bukan karena pemerintah daerah tidak mau, tapi memang kemampuan anggaran terbatas,” tegasnya.

Meskipun demikian, Thamrin menilai ada sejumlah usulan strategis yang tetap perlu diperjuangkan, khususnya pengaspalan di wilayah Talisayan. Ia menyebut Talisayan memiliki posisi historis dan strategis sebagai kecamatan induk.

“Talisayan ini berpotensi menjadi pusat pemerintahan. Maka infrastruktur dasar seperti pengaspalan di ibu kota kecamatan harus kita dukung,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan jalan, terutama menjelang agenda besar seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kecamatan atau kegiatan seremonial lainnya.

“Jangan sampai nanti ada pawai atau kirab keliling kota, jalannya berlubang. Bisa saja peserta terjatuh dan itu memalukan. Minimal ada pemeliharaan kalau belum bisa peningkatan besar,” ujarnya.

Dirinya meminta Dinas terkait mencatat secara serius usulan pengaspalan dari Kecamatan Talisayan dalam pembahasan Musrenbang untuk anggaran 2027. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap harus cermat menentukan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita realistis dengan kondisi anggaran, tapi jangan sampai kebutuhan mendasar di pusat kecamatan justru terabaikan,” pungkasnya. (Adv24)

Exit mobile version