DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Persoalan tapal batas antarkampung di Kecamatan Tabalar menjadi perhatian serius DPRD Berau. Kejelasan wilayah dinilai penting untuk mencegah potensi konflik, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam yang berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, mengingatkan bahwa potensi ekonomi suatu wilayah bisa memicu perebutan jika batas administratif antar kampung tidak ditetapkan secara jelas sejak awal.
“Potensi ekonomi dari sumber daya alam di wilayah tertentu bisa memicu perebutan wilayah jika batas kampung tidak segera diselesaikan secara jelas,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian batas wilayah harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. DPRD pun saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelesaian sengketa wilayah.
“Regulasi ini dinilai penting sebagai solusi jangka panjang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik yang dapat menghambat pembangunan daerah,” jelasnya.
Selain persoalan batas wilayah, Gideon juga menyoroti arah pembangunan kampung yang dinilai masih didominasi sektor infrastruktur. Berdasarkan pembahasan Musrenbang Kecamatan Tabalar, sekitar 85 persen program yang diusulkan berkaitan dengan pembangunan fisik.
Ia menilai isu mendasar seperti pendidikan dan kesehatan justru minim dibahas dalam forum perencanaan pembangunan tersebut.
“Saya tidak begitu mendengar hal mendasar seperti pendidikan dan kesehatan. Semoga semuanya baik-baik saja,” katanya.
Meski demikian, ia melihat kondisi tersebut dari sisi positif. Minimnya pembahasan sektor pendidikan dan kesehatan dinilai bisa menjadi indikasi bahwa kondisi kampung di wilayah Tabalar telah mengalami perkembangan.
“Saya harap pembangunan kampung tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur, tetapi juga diimbangi pemerataan sektor dasar serta kejelasan batas wilayah agar pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv6)
