DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, memberikan catatan serius terhadap pola distribusi anggaran pembangunan yang dinilainya belum berpihak penuh pada kebutuhan dasar masyarakat kampung.
Menurutnya, persoalan infrastruktur di sejumlah kampung bukan lagi soal minimnya program, melainkan soal ketidakseimbangan prioritas. Ia menilai, banyak wilayah sudah menikmati aliran listrik selama puluhan tahun. Namun, akses jalan lingkungan, sanitasi, hingga fasilitas rumah ibadah masih tertinggal jauh.
“Jalan poros sudah diaspal, tapi begitu masuk ke dalam kampung, kondisinya masih tanah dan pasir. Padahal itu akses utama warga setiap hari,” ujarnya.
Frans mencontohkan kondisi di beberapa kampung seperti Suka Murya, Eka Sapta, hingga Purna Sari Jaya yang menurutnya belum tersentuh pengaspalan jalan lingkungan. Bahkan di Eka Sapta, pembangunan terakhir dilakukan sekitar 2011 dan tak pernah berlanjut hingga kini, termasuk akses menuju sekolah dan gereja.
Tak hanya soal jalan, ia juga menyinggung persoalan sanitasi sekolah yang dinilai memprihatinkan. Menurutnya, masih banyak WC sekolah yang belum tuntas pembangunannya. Hal itu dianggap ironis di tengah banyaknya program lain yang justru muncul tanpa urgensi jelas.
Ia pun mempertanyakan adanya proyek tertentu yang dinilai bukan kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satunya pembangunan irigasi di kawasan kebun sawit yang bahkan disebut tidak diketahui secara detail oleh pihak kampung.
“Jangan sampai ada program yang tiba-tiba muncul, sementara kebutuhan dasar warga belum selesai,” tegasnya.
Frans mendorong agar kebijakan efisiensi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk membenahi kebutuhan pokok masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar proyek. Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari hal yang paling dirasakan warga yakni jalan lingkungan yang layak, drainase yang berfungsi, sanitasi memadai, dan akses rumah ibadah yang nyaman.
Selain itu, ia juga mengangkat persoalan warga yang bermukim di kawasan perusahaan. Saat reses, ia menerima keluhan mengenai rumah-rumah yang rusak dan kurang layak huni. Ia meminta ada kejelasan peran pemerintah daerah maupun perusahaan dalam memastikan kesejahteraan warga tetap terjamin.Salah satu jalan kampung di Kecamatan Talisayan. (Foto: Ist)
“Ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi keberpihakan. Selama kebutuhan dasar belum selesai, itu yang harus kita dahulukan,” tandasnya. (Adv28)
