Info Kementerian Program Kaltim Gaspol Cetak Sawah: Sejarah atau Masalah?

Info Kementerian Program Kaltim Gaspol Cetak Sawah: Sejarah atau Masalah?
Suasana Rapat Koordinasi Pengawalan RPTA CSR 2025, SID 2026, dan percepatan kontrak konstruksi CSR di kantor Dinas PTPHKaltim. (Foto BRMP Kaltim)

DEADLINENEWS.CO, SAMARINDA – Program cetak sawah Kaltim menjadi sorotan dalam upaya percepatan swasembada pangan di Kalimantan Timur. Cetak sawah Kaltim digadang-gadang mampu mendongkrak produksi pangan lokal sekaligus menekan ketergantungan impor. Namun, di balik ambisi besar tersebut, cetak sawah Kaltim juga menyimpan sejumlah tantangan teknis, administratif, hingga kekhawatiran dampak lingkungan.

Dilansir dari RRI Samarinda, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, secara terbuka melontarkan pertanyaan kritis saat membuka Rapat Koordinasi Pengawalan RPTA CSR 2025, SID 2026, serta percepatan kontrak konstruksi CSR di Kantor Dinas Pertanian Kaltim.

“Cetak sejarah atau cetak masalah?” ujarnya, menegaskan bahwa keberhasilan cetak sawah Kaltim akan sangat ditentukan oleh kesiapan semua pihak.

Rapat tersebut dipimpin Staf Ahli Menteri, Tin Latifah, dan Direktur Irigasi LIP, Liferdi. Turut hadir Tim Inspektorat III Itjen Kementan, Brigade Pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, BWS Samarinda, PU Kaltim, BRMP Kaltim, hingga pelaksana SID. Forum ini membahas progres, target, dan hambatan pelaksanaan cetak sawah Kaltim di lapangan.

Sebagai strategi jangka panjang, cetak sawah Kaltim diharapkan mampu menjawab keterbatasan lahan produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, waktu menjadi tantangan utama. Program ini ditargetkan rampung pada akhir Maret.

“Target yang belum tercapai harus segera diselesaikan dengan justifikasi yang detail agar tidak menjadi hambatan lebih lanjut,” ujar Tin Latifah.

Dari sisi pengawasan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Bambang, menegaskan pentingnya ketertiban administrasi dalam pelaksanaan cetak sawah Kaltim.

“Program CSR ini bukan hanya tentang sukses di lapangan, tetapi juga harus ditopang oleh administrasi yang jelas dan tertib,” ucap Bambang.

Tim Inspektorat dijadwalkan melakukan pengawalan dan pendampingan selama sepuluh hari di Kalimantan Timur guna memastikan cetak sawah Kaltim berjalan sesuai rencana. Selain itu, ketepatan distribusi sarana dan prasarana menjadi perhatian penting. Keterlambatan pengiriman dapat menghambat percepatan konstruksi.

Liferdi menekankan bahwa keberhasilan cetak sawah Kaltim sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Tanpa sinergi antara pusat dan daerah, target percepatan dikhawatirkan sulit tercapai.

Di sisi lain, tantangan teknis di lapangan juga tidak bisa diabaikan. Beberapa lokasi pengembangan masih menghadapi persoalan irigasi dan aksesibilitas. Kondisi ini memunculkan keraguan terkait efektivitas dan keberlanjutan cetak sawah Kaltim dalam jangka panjang.

Masyarakat pun memiliki pandangan beragam. Sebagian mendukung karena melihat peluang peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Namun, ada pula kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan perubahan ekosistem yang mungkin terjadi akibat pembukaan lahan baru.

Karena itu, komunikasi terbuka antara pemerintah dan warga dinilai krusial agar cetak sawah Kaltim tidak hanya berorientasi pada target kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Meski dibayangi berbagai tantangan, optimisme tetap mengemuka. Pemerintah pusat dan daerah berharap cetak sawah Kaltim benar-benar menjadi langkah strategis menuju swasembada pangan, bukan sekadar ambisi yang berujung persoalan baru.