DEADLINENEWS.CO – Upaya penanganan HIV di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di balik angka kasus yang terus terdata, ada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni masih adanya penderita yang belum terjangkau pengobatan serta rendahnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sejak dini.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Ismed Kusasih, menyebut fenomena HIV yang terjadi saat ini bukan hanya dialami di Kota Samarinda, melainkan hampir di seluruh kabupaten dan kota. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai fenomena “gunung es”, di mana jumlah kasus yang terlihat belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. “Jadi kalau kita malas-malas melakukan skrining ya enggak kelihatan,” ujarnya saat ditemui belum lama ini di sela kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining TBC di Rutan Kelas I Samarinda.
Berdasarkan data hingga akhir 2025, jumlah kasus HIV di Samarinda telah mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 2.000 penderita yang menjalani pengobatan. Selisih ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi tenaga kesehatan, terutama dalam menemukan dan mendorong pasien untuk mau menjalani terapi secara rutin.
Ismed menekankan, semakin cepat seseorang terdeteksi mengidap penyakit menular seperti HIV maupun tuberkulosis, maka peluang untuk menekan penyebaran dan meningkatkan kualitas hidup pasien juga semakin besar. Oleh karena itu, penguatan skrining menjadi langkah utama yang terus didorong.“Makanya kalau SPM (Standar Pelayanan Minimal) nomor 12, HIV itu adalah capaian resiko penderita HIV. Semakin kita memperkuat skrining, semakin kita menemukan penderita, semakin cepat kita mengobati,” kata dia.
Stigma terhadap penderita HIV, lanjut Ismed, masih menjadi hambatan yang nyata. Tidak sedikit masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan, padahal deteksi dini justru menjadi kunci utama dalam penanganan. “Stigma itu jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Artinya mereka melakukan mau dilakukan skrining aja kita sudah bersyukur gitu ya terhadap HIV,” tuturnya.
Terkait pengobatan, Ismed memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan obat. Dijelaskannya, obat untuk HIV maupun TBC merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah, sehingga distribusinya dijamin oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, Samarinda dinilai menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan skrining, baik untuk HIV maupun TBC. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan rumah tahanan dan institusi pendidikan, guna menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Kunjungan dari Kementerian Kesehatan ke Samarinda beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu indikator bahwa pendekatan skrining yang dilakukan mulai mendapat perhatian. Kendati demikian, Ismed menilai upaya ini masih harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang bersedia memeriksakan diri.
Menurutnya, peningkatan kesadaran menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan penyakit menular. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program kesehatan yang ada tidak akan berjalan optimal. “Makanya sekarang yang perlu kita perkuat itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersedia dilakukan skrining ya. Jadi tetap dengan pedoman sederhana ya, lebih baik mencegah daripada mengobati,” pungkas Ismed.
