DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menyampaikan semua pihak sepakat bahwa pariwisata adalah ikon besar daerah. Namun, ia mempertanyakan, apakah kesepakatan itu sudah benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan yang terarah dan terkoordinasi.
“Semua mendukung pariwisata. Tapi pembahasan yang benar-benar fokus dan menyeluruh, saya belum melihat itu berjalan maksimal,” ujarnya.
Nurung menilai, tanggung jawab pengembangan pariwisata tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD. Perlu komando kuat dari kepala daerah agar seluruh perangkat bekerja dalam satu tujuan.
“Bupati sebagai penanggung jawab pemerintahan harus memastikan OPD bekerja sungguh-sungguh. Jangan hanya dibahas, tapi tidak dikawal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kesinambungan program. Banyak ide dan rekomendasi yang disampaikan dalam berbagai forum, namun tidak terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Akibatnya, arah pengembangan pariwisata terasa seperti berjalan di tempat.
Menurutnya, membangun pariwisata bukan hanya soal event atau promosi. Yang lebih penting adalah pembenahan mendasar seperti akses jalan yang layak, penataan kawasan yang rapi, kebersihan, serta penguatan identitas budaya. “Kalau infrastrukturnya belum jelas, penataannya belum rapi, bagaimana mau jadi ikon?” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada dukungan perusahaan. Peran swasta memang penting, tetapi arah pembangunan tetap harus dikendalikan pemerintah. Jika tidak ada ketegasan dan keseriusan, maka harapan besar terhadap sektor ini hanya akan menjadi pembahasan tanpa hasil nyata.
“Pariwisata ini bisa jadi kekuatan besar daerah, tapi harus dikelola dengan tanggung jawab dan komitmen yang jelas,” pungkasnya. (Adv17)
