DEADLINENEWS.CO, PENAJAM – Infrastruktur IKN menjadi fokus pemerintah dalam percepatan pembangunan ibu kota baru yang ditargetkan selesai dalam beberapa tahun ke depan.
Dilansir dari RRI, pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027 hingga 2028.
Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung, termasuk jaringan jalan kawasan untuk memperkuat konektivitas antarbangunan.
Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas mencapai 1.579 orang. Saat ini, desain proyek masih dalam tahap penyempurnaan dan menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pembangunan jalan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk menunjang akses antar gedung. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan konstruksi.
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Sedangkan paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Seluruh kawasan tersebut juga akan didukung pembangunan jaringan jalan sepanjang 8 kilometer guna memperlancar mobilitas di dalam kawasan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kompleks ini tetap menjadi prioritas pemerintah meskipun tengah dilakukan efisiensi anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan, Sabtu (11/4/2026).
Selain pembangunan gedung, penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum pun tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Dengan berbagai pembangunan yang terus berjalan, pemerintah menargetkan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN dapat berfungsi optimal dalam mendukung operasional pemerintahan di masa mendatang.
