deadlinenews.co/, SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Samarinda) menegaskan komitmennya menjalankan tugas sesuai regulasi dan kesepakatan hasil hearing DPRD terkait penataan pedagang UMKM di kawasan Folder Air Hitam. Penegasan ini disampaikan menyusul pembahasan lintas pihak mengenai rencana penataan kawasan tersebut.
Dilansir dari RRI Kaltim, Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini mengatakan pihaknya berada pada tahap pelaksanaan setelah aturan disepakati. Satpol PP bertugas melakukan monitoring serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam penataan UMKM Folder Air Hitam.
“Satpol PP ini kan di akhir. Apa yang menjadi komitmen dan regulasi yang disepakati, tentu kami monitor. Kalau dilanggar, baru itu fungsi utama kami,” ujar Anis, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menegaskan, selama aktivitas pedagang UMKM di Folder Air Hitam berlangsung tertib dan tidak melanggar aturan, Satpol PP Samarinda tidak akan melakukan tindakan apa pun. Penegakan dilakukan murni berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Tidak perlu ditakuti. Kalau semuanya baik-baik saja, Satpol tidak akan melakukan apa-apa. Kami hanya menjalankan aturan,” ucapnya.
Anis menjelaskan, penertiban di kawasan Folder Air Hitam sebenarnya pernah dilakukan pada periode sebelumnya. Namun saat ini, Satpol PP Samarinda masih menunggu hasil pembahasan lintas instansi serta arahan pimpinan daerah sebelum mengambil langkah lanjutan terkait penataan pedagang UMKM.
Menurutnya, solusi penataan UMKM di Folder Air Hitam harus melalui kajian matang dan koordinasi antarlembaga karena melibatkan banyak perangkat daerah. Proses ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat dan pedagang.
“Kami tetap patroli dan monitoring karena itu aset pemerintah kota. Jangan sampai dialihfungsikan. Nanti seperti apa ke depan, tentu kami sampaikan ke pimpinan dan menunggu arahan lebih lanjut,” kata Anis.
Satpol PP Samarinda memastikan pengawasan di kawasan Folder Air Hitam terus berjalan sembari menunggu regulasi resmi sebagai dasar penataan UMKM. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketertiban kawasan sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi para pedagang.
