deadlinenews.co/, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen memperkuat integritas untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini diambil menyusul capaian skor Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 yang menempatkan Kutai Timur sebagai daerah paling rentan korupsi di Kaltim.
Dilansir dari Antara Kaltim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan pihaknya mulai memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan anggaran. Menurutnya, inspektorat wajib hadir dalam setiap proses perencanaan agar jalannya pemerintahan lebih transparan.
“Langkah kami mulai dari perencanaan, pihak inspektorat harus hadir di setiap perencanaan anggaran,” ujar Ardiansyah di Sangatta, Senin (15/9).
Upaya ini dilakukan menyusul hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dirilis pada Kamis (11/9) di Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur meraih skor MCP 61 dan masuk kategori rentan.
Ardiansyah menjelaskan, selain Kutai Timur, ada tiga daerah lain yang juga berada di kategori rentan, yakni Kutai Barat dan Kutai Kartanegara dengan skor 69, serta Mahakam Ulu dengan skor 66. Dengan hasil tersebut, Kutim tercatat sebagai daerah dengan tingkat pencegahan korupsi terendah di Kalimantan Timur.
Menurutnya, capaian pencegahan korupsi Kutim sebenarnya sempat meningkat sepanjang 2020 hingga 2023. Namun, skor MCP 2024 merosot akibat kasus korupsi yang mencuat.
“Karena persoalan tahun 2019 salah satu di antaranya, yang menurunkan angka penilaian, padahal kita sudah grade 77–80,” ungkapnya.
Ardiansyah menegaskan pemerintah daerah bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah berkomitmen memperbaiki integritas dalam tata kelola pemerintahan. Hal itu juga menjadi bagian dari kesepakatan seluruh kepala daerah di Kaltim saat pertemuan di Balikpapan.
” Kami terus berupaya meningkatkan integritas kembali, jangan sampai skor itu terus menurun,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menambahkan penurunan skor MCP juga dipengaruhi oleh faktor teknis, salah satunya keterlambatan pelaporan.
“Insya Allah tahun 2025 sudah tidak begitu lagi. Ada sisi pelaporan, kedisiplinan, dan pengelolaan keuangan sudah baik, cuma kadang-kadang pelaporan terlambat,” ujarnya.
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya