DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten Berau . Sebaliknya, kondisi tersebut dinilai sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dan memaksimalkan berbagai program yang tersedia, baik dari daerah maupun pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, yang menilai sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci agar program prioritas dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah fasilitas yang telah dibangun perlu segera dimanfaatkan secara maksimal, termasuk infrastruktur layanan air bersih di wilayah Tabalar yang hingga kini belum berfungsi optimal. “Pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai penting untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan sektor produktif, khususnya pertanian. Pembangunan jalan dan drainase diharapkan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan hasil produksi pertanian.
Di sisi lain, Sumadi menyoroti masih rendahnya pemanfaatan berbagai program dukungan dari pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan penguatan ekonomi masyarakat. “Peluang tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, komitmen terhadap pembangunan dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas. 1“Efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja, tetapi bagaimana kita memaksimalkan koordinasi dan memanfaatkan semua peluang yang ada,” tutupnya. (Adv7)
