DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyampaikan bahwa Kabupaten Berau tidak bisa terus bergantung pada sektor tambang. Menurutnya, perubahan regulasi membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Sebagian besar kewenangan dan porsi keuntungan pertambangan kini berada di pemerintah pusat. Dampaknya, daerah penghasil justru tidak lagi menikmati hasil secara maksimal. “Tambang tidak bisa lagi jadi tumpuan utama. Kita harus realistis melihat kondisi ini,” ujarnya.
Sumadi mendorong perubahan arah kebijakan pembangunan dengan menempatkan hilirisasi sebagai prioritas. Ia mengungkapkan telah memasukkan usulan program hilirisasi kelapa sawit melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dan menyampaikannya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
Menurutnya, Berau tidak boleh hanya menjadi penyuplai bahan mentah. Komoditas seperti sawit, kakao, hingga terasi harus diolah hingga produk akhir agar memberi nilai tambah dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kita hanya kirim bahan mentah, yang untung besar bukan kita. Tapi kalau diolah sampai jadi, perputaran ekonomi terjadi di sini, lapangan kerja terbuka, PAD juga meningkat,” tegasnya.
Ia menilai tekanan fiskal yang dihadapi daerah justru harus menjadi momentum untuk berbenah. Ketika pendapatan dari tambang tak lagi dominan, sektor pengolahan dan industri lokal harus naik kelas.
Di sisi lain, Sumadi memastikan komitmennya tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan. “Kami tetap memasukkan usulan dari hampir semua dapil. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat,” katanya.
Sumadi pun menegaskan, arah pembangunan Berau ke depan harus bertumpu pada kemandirian ekonomi. “Kita harus mulai membangun industri sendiri,” pungkasnya. (Adv15)
