deadlinenews.co/, SAMARINDA – Wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat diprediksi akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah, termasuk pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan proyek-proyek strategis Pemprov Kaltim.
Kaltim sendiri harus bersiap menghadapi tekanan fiskal yang makin nyata menjelang tahun anggaran 2026. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, penyesuaian anggaran tidak bisa dihindari apabila TKD benar-benar dipotong hingga 50 persen. Meski demikian, program sosial yang menyentuh masyarakat akan tetap dijaga.
“TPP mungkin akan disesuaikan, dan beberapa proyek strategis bisa ditunda atau dibatalkan. Tapi program sosial, seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis, wajib tetap berjalan,” jelansya, Senin 6 Oktober 2025.
Data dari Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023 menunjukkan TPP ASN Pemprov Kaltim cukup tinggi. Sekretaris Daerah menerima Rp99 juta per bulan, sementara pejabat strategis lain memperoleh puluhan juta rupiah. Angka ini menjadi sorotan karena dianggap tidak seimbang dengan tekanan fiskal yang mengintai daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu merilis rancangan alokasi TKD 2026, yang menunjukkan Kaltim hanya akan menerima sekitar Rp2,49 triliun Dana Transfer Umum (DTU).
Rinciannya, DBH Migas Rp48 miliar, Minerba Rp1,19 triliun, Dana Reboisasi Rp51 miliar, dan DAU Rp866 miliar.
Menanggapi hal ini, itu menekankan pentingnya rasionalisasi anggaran. “Kita harus duduk bersama DPRD, memprioritaskan program vital, menunda yang tidak penting, dan memangkas yang bisa dikurangi,” jelasnya.
Upaya menjaga TKD Kaltim juga mendapat dukungan dari Forum Rumah Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), gabungan tokoh masyarakat, adat, dan mantan pejabat daerah. Forum ini bertujuan mendukung Pemprov untuk berkomunikasi dengan empat anggota DPD RI asal Kaltim agar pemangkasan TKD dapat dikaji ulang.
“FRKB ingin membantu kita menyampaikan aspirasi kepada anggota DPD agar pusat mempertimbangkan kembali pemangkasan,” ujarnya.
Meski menghadapi potensi pengurangan dana, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas utama. “Upaya menjaga pendidikan gratis dan kesehatan gratis menjadi bukti komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warga di tengah ketidakpastian anggaran,” pungkasnya. (msd)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
