DEADLINENEWS.CO, TANJUNG REDEB – Ekspansi sawit yang terus meluas mulai memicu kekhawatiran soal arah pembangunan pesisir Berau. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa rencana pengembangan 200 hektare kebun kelapa tidak boleh diperlakukan sebagai program tanam biasa, melainkan harus menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan identitas kawasan.
Menurutnya, kawasan seperti Biduk-Biduk harus dijaga agar tidak kehilangan identitas akibat pola pengembangan komoditas yang seragam. Ia menyinggung bahwa dominasi sawit di berbagai wilayah telah mengubah orientasi ekonomi desa.
“Kita sudah banyak belajar dari sawit. Jangan semua kawasan diarahkan ke satu komoditas. Biduk-Biduk ini daerah wisata, jangan sampai karakternya ikut hilang,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar 100 hektare dari total rencana kebun kelapa difokuskan ke Biduk-Biduk, dengan konsep yang terintegrasi dengan sektor pariwisata. Baginya, kelapa memiliki nilai simbolik dan ekonomi yang lebih selaras dengan wajah pesisir dibandingkan komoditas sawit yang cenderung bersifat industri besar.
Waris menilai, jika tidak diatur sejak awal, ekspansi sawit bisa perlahan menggeser potensi unggulan daerah. Sementara kelapa, dengan produk turunannya seperti minyak kelapa, gula aren kelapa, kuliner khas, hingga kerajinan, justru bisa menjadi identitas ekonomi kreatif yang menyatu dengan wisata.
“Ini bukan soal anti sawit. Tapi harus ada pembagian peran. Jangan sampai semua lahan produktif berubah jadi sawit, sementara wisata kehilangan daya tariknya,” ujarnya tajam.
Ia pun meminta pemerintah daerah memiliki peta besar pembangunan yang jelas, agar setiap komoditas ditempatkan sesuai karakter wilayah. “Pengembangan kelapa di Biduk-Biduk bukan sekadar proyek pertanian, melainkan strategi menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan pariwisata,” pungkasnya. (Adv26)
