deadlinenews.co/, TANJUNG REDEB – Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat yang mencapai sekitar 50 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Kabupaten Berau. Hal tersebut mendorong Pemkab Berau mencari solusi dan terus menggali potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini APBD Berau tercatat sebesar Rp5,2 triliun. Pemangkasan DBH berpotensi memangkas anggaran menjadi sekitar Rp3 triliun lebih. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi penurunan APBD, sehingga berdampak pada pembangunan di Bumi Batiwakkal.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menyampaikan, pemotongan DBH jelas sangat memengaruhi APBD dan pembangunan di Kabupaten Berau. Sehingga, perlu adanya strategi untuk mengisi kekurangan tersebut, baik terkait dengan retribusi dan pajak.
“Yang jelas kita berharap pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak terbebani,” ungkapnya.
Menurutnya, strategi lain yang harus dilakukan adalah betul-betul menyeleksi pembangunan yang ada. Jika pembangunan itu betul-betul dibutuhkan masyarakat, berdampak pada PAD dan sebagainya maka hal tersebut didorong.
“Kalau ada jalan yang dibangun dan tidak ada orangnya mungkin itu pelan-pelan kita evaluasi,” tuturnya.
Pihaknya mulai mengevaluasi pembangunan-pembangunan di Kabupaten Berau. Gamalis mengatakan, selama ini dengan kondisi keuangan yang cukup baik, ia sudah tidak lagi melihat pembangunan itu berdasarkan sebuah kebutuhan, tapi keinginan.
“Makanya kita buat skala prioritas utama. Semua prioritas tapi ada prioritas utama,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Berau harus konsisten terkait dengan apa yang disampaikan dengan para Kakam dan Camat saat Musrenbang. Kata dia, kalau prioritas utama maka harus dikerjakan.
“Ada kegiatan rutin yang bisa saja dipangkas dan tidak. Kewajiban dulu yang kita laksanakan baru pembangunan yang lain,” pungkasnya. (Adv/Riska)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya
