DEADLINENEWS.CO, SAMARINDA — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menggelar jumpa pers untuk menjelaskan duduk perkara anggaran jasa laundry sebesar Rp450 juta yang sempat menjadi sorotan publik, Selasa 5 Mei 2026.
Anggaran tersebut disebut bukan semata untuk kebutuhan pakaian kepala daerah. Secara gobal, besaran dana itu adalah operasional rumah jabatan yang kini menjadi pusat berbagai kegiatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menerangkan bahwa penyebutan “laundry pakaian kepala daerah” dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merupakan penyesuaian nomenklatur, sementara penggunaannya mencakup kebutuhan yang lebih luas.
“Kalau dilihat di RUP memang tertulis laundry pakaian kepala daerah, tapi sebenarnya itu untuk kebutuhan operasional rumah jabatan secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia merinci, anggaran tersebut digunakan untuk mencuci berbagai perlengkapan seperti karpet, gorden, bed cover, hingga taplak dan penutup kursi jamuan yang digunakan dalam berbagai agenda di rumah jabatan.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan itu tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang membuat banyak kegiatan pemerintah dialihkan dari hotel ke rumah jabatan. “Kegiatan yang sebelumnya banyak dilaksanakan di hotel, sekarang hampir semuanya dipusatkan di rumah jabatan. Otomatis kebutuhan operasional, termasuk laundry, ikut meningkat,” jelasnya.
Astri menambahkan, kawasan rumah jabatan saat ini melayani aktivitas di sedikitnya enam gedung, termasuk ruang jamuan, musala, hingga guest house yang kerap digunakan untuk tamu VIP. “Guest house itu hampir tidak pernah kosong. Ada menteri, gubernur, sampai tamu dari luar daerah yang menginap atau sekadar transit, jadi kebersihan harus selalu terjaga,” katanya.
Selain itu, aktivitas rutin seperti pengajian dan kegiatan keagamaan di musala juga menambah intensitas penggunaan fasilitas, termasuk karpet yang harus dibersihkan secara berkala.
Ia juga mengungkapkan, hingga Mei 2026 realisasi anggaran laundry telah mencapai hampir 50 persen, seiring tingginya frekuensi kegiatan sejak awal tahun. “Dari Januari sampai sekarang kegiatannya tidak berhenti, jadi penggunaan anggaran itu memang berjalan sesuai kebutuhan operasional,” ungkapnya.
Astri pun menegaskan, seluruh rincian anggaran tersebut telah dimuat secara terbuka dalam sistem SiRUP yang dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. “Kalau dilihat detailnya di SiRUP, semua sudah kami jelaskan peruntukannya, jadi bukan hanya untuk pakaian kepala daerah saja.” demikian Astri.
