deadlinenews.co/, SENDAWAR – Kabar mengenai pencairan BSU 2026 sebesar Rp900 ribu belakangan beredar luas di media sosial dan grup percakapan. Informasi tersebut menyebutkan bahwa bantuan akan diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pekerja di Kabupaten Kutai Barat.
Dilansir dari RRI Kaltim, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kutai Barat, Fajar Mahda Akhmad, menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan resmi terkait BSU 2026. Ia memastikan tidak ada keputusan dari kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan maupun dari kementerian terkait mengenai penyaluran bantuan tersebut.
Fajar menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengumumkan program BSU 2026 tanpa adanya arahan resmi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh informasi yang beredar saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menurut Fajar, apabila pemerintah nantinya memutuskan untuk kembali menyalurkan BSU 2026, maka pengumuman resmi akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyampaian informasi tersebut akan dilakukan melalui berbagai saluran resmi agar dapat diterima secara merata.
Ia menegaskan, informasi mengenai BSU 2026 tidak akan disampaikan secara sepihak atau melalui kabar tidak resmi. Pihaknya akan menunggu keputusan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebelum memberikan pengumuman kepada masyarakat.
BPJS Ketenagakerjaan Kutai Barat juga berkomitmen untuk menyampaikan informasi BSU 2026 melalui surat resmi, HRD perusahaan, serta kanal media sosial resmi jika program tersebut benar-benar ditetapkan.
Langkah ini diambil agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan seluruh peserta mendapatkan penjelasan yang sama, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan terkait BSU 2026.
BPJS Ketenagakerjaan Kubar pun mengimbau para pekerja untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait kepastian BSU 2026.
