DEADLINENEWS,CO, SAMARINDATK – Negeri 2 Loa Bakung Samarinda menghadapi persoalan tenaga pengajar yang perlu segera mendapat perhatian. Dari 14 guru yang tersedia saat ini, empat guru PNS dijadwalkan memasuki masa pensiun hingga 2028, sementara hanya sebagian kecil tenaga pengajar yang menerima tunjangan.
Dilansir dari HeadlineKaltim.co, kondisi tersebut terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda melakukan kunjungan ke TK Negeri 2 Loa Bakung. Sekolah tersebut juga menghadapi keterbatasan ruang belajar yang berdampak pada penerimaan peserta didik.
Kepala TK Negeri 2 Loa Bakung, Mila Susanti, menjelaskan sekolah saat ini memiliki 14 guru. Komposisinya terdiri dari tujuh PNS, tiga P3K, serta empat guru honorer.
Persoalan muncul karena satu guru PNS akan pensiun pada tahun depan. Tiga guru PNS lainnya dijadwalkan menyusul pada 2028. Jika tidak ada penambahan tenaga pengajar, sekolah tersebut diperkirakan hanya memiliki dua guru PNS pada akhir 2028.
Kondisi itu menjadi perhatian karena jumlah peserta didik di TK Negeri 2 Loa Bakung mencapai sekitar 140 siswa. Mila mengatakan kebutuhan tenaga pengajar idealnya disesuaikan dengan jumlah siswa, dengan satu guru menangani maksimal sekitar 15 anak.
“Sementara guru kita nanti di 2028 akhir itu tinggal berdua, tambah honor tiga. Nah, honor kan enggak ada ininya (tunjangan), kasihan gajinya,” ungkap Mila.
Menurut Mila, sekolah membutuhkan tambahan guru untuk mengantisipasi kekosongan yang muncul akibat pensiun. Ia berharap kebutuhan tersebut tidak hanya ditutupi melalui tenaga honorer, tetapi juga mendapat tambahan guru PPPK maupun ASN. Persoalan tenaga pengajar tersebut semakin penting karena sekolah juga memiliki keterbatasan ruang kelas. Kondisi ini membuat pihak sekolah harus menyesuaikan penerimaan siswa dengan kapasitas yang tersedia. Pada tahun ajaran ini, sekitar 20 calon siswa diperkirakan tidak dapat diterima karena keterbatasan daya tampung. Bahkan, beberapa ruangan yang semestinya digunakan untuk fasilitas lain harus disekat dan dialihkan menjadi ruang kelas.
“Harusnya satu kelas itu 30 orang saja untuk dua guru. Satu kelas kan dua guru. Ini kan ngisi 36,” jelasnya.
Saat ini, TK Negeri 2 Loa Bakung memiliki tiga ruang kelas utama. Satu ruangan lain yang seharusnya difungsikan sebagai UKS juga telah disekat untuk digunakan sebagai ruang belajar. Pihak sekolah mengusulkan penambahan sekitar tiga ruang kelas kepada Komisi IV DPRD Samarinda. Tambahan ruang tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan daya tampung tanpa mengorbankan fungsi ruangan lain. Selain ruang kelas, sejumlah fasilitas juga membutuhkan perbaikan. Mila menyebut WC dan musala mengalami kebocoran. Meski demikian, ia menegaskan kebutuhan tenaga pengajar juga harus menjadi perhatian dalam perencanaan sekolah untuk jangka panjang.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan yang ditemukan di sekolah bukan hanya menyangkut jumlah guru. Dewan juga melihat adanya ketimpangan dalam penerimaan tunjangan bagi tenaga pengajar.
Dari 14 guru yang bertugas, Novan menyebut hanya sekitar dua orang yang menerima tunjangan. Keduanya merupakan guru berstatus ASN. Sementara guru lainnya belum memperoleh tunjangan karena masih perlu ditelusuri penyebab serta pemenuhan persyaratannya melalui Disdikbud.
“Kalau bicara jumlah guru sih cukup. Yang kekurangan itu mereka hanya satu guru yang menerima tunjangan, sisanya tidak. Itu yang jadi permasalahannya,” kata Novan.
Ia mengatakan pihak sekolah belum mengetahui secara pasti alasan sebagian tenaga pengajar belum menerima tunjangan. Hal tersebut berkaitan dengan sejumlah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Novan menyebut persoalan tersebut akan dibahas bersama Disdikbud Samarinda. DPRD ingin mengetahui faktor yang membuat sebagian guru belum memperoleh tunjangan sekaligus mencari skema yang dapat memberikan kepastian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar. Kebutuhan guru ternyata tidak hanya menjadi persoalan di TK Negeri 2 Loa Bakung. Berdasarkan inventarisasi Disdikbud yang disampaikan Novan, Samarinda masih membutuhkan sekitar 500 tenaga guru pada tahun ini.
Sementara itu, formasi yang dapat diserap melalui CPNS hanya sekitar 260 orang. Kekurangan tenaga pengajar tersebut selama ini ditopang oleh guru PPPK maupun guru lepas. Situasi tersebut menjadi tantangan ketika sejumlah guru PNS di sekolah juga memasuki masa pensiun dalam waktu yang berdekatan. Apalagi, belum ada penerimaan dan penambahan ASN yang dapat langsung menutup seluruh kebutuhan guru.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong alternatif skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Menurut Novan, skema tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk memberikan penghasilan yang lebih layak kepada tenaga pengajar yang selama ini masih berstatus honorer.
“Jadi kita hari ini belum ada penerimaan dan penambahan ASN, kita dorong untuk bisa metode PJLP sehingga mereka juga layak menerima gaji yang layak,” demikian Novan. (Retno)
