DEADLINENEWS.CO, SAMARINDA – Antrean BBM Kaltim masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama di Samarinda dan Balikpapan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dilansir dari Headlinekaltim.co, Rudy menjelaskan konsumsi BBM bersubsidi di lapangan telah melampaui 10 persen dari target atau kuota yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, peningkatan konsumsi menjadi salah satu faktor yang memicu antrean panjang, meski stok BBM di tingkat provinsi disebut masih mencukupi.
“Antrean BBM yang terjadi, saya rasa itu tidak terjadi hanya di Kalimantan Timur, tetapi di seluruh Kalimantan dan Sulawesi. Intinya begini, pertama bahwa kuota untuk BBM bersubsidi hari ini itu angkanya sudah mencapai 10 persen, melampaui daripada target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, stoknya cukup,” ujar Rudy saat diwawancarai Senin, 21 September 2026.
Rudy kemudian menyoroti operasional SPBU yang dinilai belum maksimal. Ia mengatakan sejumlah SPBU yang seharusnya dapat melayani masyarakat selama 24 jam justru menghentikan pelayanan pada pukul 22.00 WITA.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat waktu pelayanan BBM subsidi menjadi lebih terbatas dan turut berpengaruh terhadap antrean yang terjadi.
“Yang masalah adalah persoalan dari SPBU-SPBU, yang mestinya harus bisa beroperasi 24 jam, mereka hanya sampai dengan jam 10 malam saja,” kata dia.
Selain jam operasional, Rudy juga menyoroti jumlah SPBU yang masih terbatas di sejumlah wilayah. Balikpapan menjadi salah satu contoh yang disebutnya memiliki jumlah SPBU minim.
Ia mengatakan kondisi itu berkaitan dengan rendahnya minat pengusaha untuk membuka SPBU baru. Margin usaha yang tipis serta keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi sejumlah alasan yang disampaikan Rudy.
“Beberapa wilayah seperti Balikpapan minim sekali SPBU karena pengusaha SPBU tidak tertarik untuk melaksanakan bisnis SPBU, satu tingkat marginnya yang tipis, kedua arealnya yang sempit di wilayah Balikpapan,” pungkas Rudy.
Di Samarinda, antrean Pertalite juga berkaitan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Data Korlantas Polri per awal September 2026 mencatat jumlah kendaraan di Samarinda telah mencapai lebih dari 1 juta unit dan menjadi yang terbanyak di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut terdiri dari ratusan ribu mobil serta ratusan ribu sepeda motor. Pertumbuhan kendaraan turut menambah tekanan terhadap kebutuhan BBM bersubsidi.
Perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite juga disebut menjadi faktor lainnya. Selisih harga yang cukup jauh membuat sebagian konsumen beralih menggunakan BBM subsidi, termasuk mereka yang sebelumnya terbiasa menggunakan BBM nonsubsidi.
Sementara di Balikpapan, persoalan antrean turut dipengaruhi pemangkasan kuota Pertalite yang dilaporkan mencapai 29 persen. Pemerintah kota juga sempat menerapkan pembatasan jam pembelian BBM subsidi sebagai respons terhadap antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Persoalan antrean BBM tersebut kemudian turut memunculkan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kaltim. Usulan tersebut disampaikan salah satu anggota dewan dalam rapat paripurna pada pertengahan September untuk membahas persoalan distribusi BBM bersubsidi sekaligus pemadaman listrik yang berulang di Kaltim.
Namun, rencana pembentukan Pansus tersebut belum terealisasi karena masih terkendala persoalan anggaran. (Retno)
