DEADLINENEWS.CO, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan komunikasi dengan negara-negara tetangga terus berlangsung di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga Senin, 24 Agustus 2026, Indonesia belum menerima keberatan resmi terkait dampak karhutla dan kabut asap.
Dilansir dari CNN Indonesia, Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan tetap berjalan dengan baik. Pemerintah juga terus melakukan diplomasi melalui pertukaran informasi mengenai perkembangan situasi karhutla.
“Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik,” kata Nabyl.
Menurut dia, Indonesia berupaya menangani karhutla secara terpadu untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mencegah dampak kebakaran meluas hingga ke negara tetangga. Dalam penanganannya, pemerintah turut mengoptimalkan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk melakukan pemantauan dan pertukaran informasi terkait dampak karhutla.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Agreement on Transboundary Haze Pollution. Mekanisme ini mencakup peningkatan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan, hingga penanganan kebakaran. Selain itu, koordinasi antarnegara terus diperkuat untuk menghadapi kemungkinan munculnya kabut asap lintas batas akibat karhutla. Nabyl menegaskan, sampai saat ini belum ada negara tetangga yang secara resmi menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia terkait perkembangan karhutla maupun kabut asap.
“Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” ujar Nabyl.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga komunikasi dengan negara-negara tetangga melalui Menteri Luar Negeri Sugiono terkait dampak karhutla.
“Karena itu kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu, 23 Agustus 2026.
Di dalam negeri, pemerintah memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan bersama berbagai peralatan untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran. Penanganan tersebut mencakup pemadaman kebakaran, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga memimpin rapat penanganan karhutla saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal.
