Pusat Siapkan Rp250 Miliar untuk Bangun 500 Sekolah Nasional Terintegrasi, Ini 3 Lokasinya di Kaltim

Pusat Siapkan Rp250 Miliar untuk Bangun 500 Sekolah Nasional Terintegrasi, Ini 3 Lokasinya di Kaltim
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jarwoko. (Foto: Retno/Headlinekaltim.co)

DEADLINENEWS.CO, SAMARINDA – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Indonesia hingga 2029. Di Kalimantan Timur (Kaltim), program tersebut telah memiliki tiga lokasi, yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun, pembangunan di Mahulu dan PPU belum dimulai.

Dilansir dari Headlinekaltim.co,Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jarwoko, mengatakan SNT merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Dalam program ini, pemerintah daerah perlu menyediakan lahan, sedangkan pemerintah pusat menangani pembangunan fasilitas sekolah. Meski tiga lokasi telah teridentifikasi di Kaltim, Jarwoko menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim belum mengajukan lokasi untuk program tersebut. “Sekolah Nasional Terintegrasi itu juga program prioritas Pak Prabowo. Syaratnya nanti pemerintah daerah menyediakan lahan, pemerintah pusat akan membangun,” kata Jarwoko, Jum’at, 16 Oktober 2026.

Dari tiga lokasi tersebut, SNT di IKN telah berjalan, sedangkan pembangunan di Mahulu dan PPU masih menunggu tahapan berikutnya. Lokasi di PPU berada di Kecamatan Babulu dan telah ditinjau oleh Jarwoko.

Secara nasional, pemerintah menyiapkan 37 lokasi SNT pada 2026. Sebanyak 17 lokasi ditargetkan memberikan layanan pada tahun ajaran 2026/2027, sementara 20 lokasi lainnya dijadwalkan memasuki tahap pembangunan pada 2026 dan mulai menerima murid pada 2027. Mahulu dan PPU termasuk dalam kelompok lokasi pembangunan tahap berikutnya.

Dari sisi fasilitas, pembangunan SNT diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp250 miliar untuk satu paket. Anggaran tersebut, sebut Jarwoko, digunakan untuk menghadirkan sarana pendidikan yang lengkap, termasuk laboratorium dan pusat kegiatan guru. “Paketnya itu sekitar Rp250 miliar untuk pembangunan fasilitas SNT. Itu karena mereka dibangun dengan fasilitas yang lengkap, termasuk ada lab-nya, kemudian juga ada pusat kegiatan guru,” papar dia.

SNT dirancang sebagai sekolah non-asrama yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA selama enam tahun. Berbeda dengan Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara yang menerapkan sistem berasrama, peserta didik SNT tetap tinggal di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, jangkauan lokasi sekolah menjadi salah satu pertimbangan bagi siswa yang akan mengakses layanan tersebut.

Program ini ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak dengan kemampuan istimewa, baik akademik maupun non-akademik. Dalam pelaksanaannya, peserta didik juga direncanakan memperoleh fasilitas antar-jemput, makan siang, serta dua kali makanan selingan selama kegiatan sekolah. Untuk jenjang pendidikan, Jarwoko menjelaskan integrasi SMP dan SMA memungkinkan peserta didik melanjutkan pembelajaran dalam satu rangkaian tanpa harus kembali mendaftar sebagai siswa baru di sekolah lain. “Jenjangnya SMP dan SMA. Namanya terintegrasi, nanti anak itu tidak perlu daftar ulang ke SMA. Jadi, dia lanjut kelas 9, kelas 10, kelas 11 seperti itu,” jelasnya.

Pengembangan SNT di IKN akan disertai kegiatan open house untuk memperkenalkan program tersebut. Jarwoko mengatakan kegiatan itu dijadwalkan berlangsung di IKN, sedangkan pembangunan di Mahulu dan PPU masih menunggu proses lanjutan. “Besok ada audiensi open house juga di IKN. Untuk SNT wajib melakukan open house juga,” demikian Jarwoko. (Retno)